Pemerintah Terbitkan Sertifikat Tanah Digital

Pemerintahan akan mengganti sertifikat fisik bukti kepemilikan tanah untuk diganti menjadi sertifikat digital. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Beleid ini menjelaskan digitalisasi berkas akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan indikator berusaha dan pelayanan kepada masyarakat. Sekaligus mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Nantinya, tidak akan ada lagi sertifikat tanah berbentuk kertas; semuanya berbentuk elektronik.

Yang jadi perhatian, sertifikat tanah asli yang dimiliki oleh setiap orang, tidak lagi tersimpan di rumah, tetapi wajib disetorkan kepada pemerintah.

Aturan tersebut tertera dalam Pasal 16, ayat 3 : “Kepala Kantor Pertanahan menarik sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan.”

Mengenai aturan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, menjelaskan memang akan menarik sertifikat asli masyarakat ketika berkas kepemilikan berupa digital sudah terbit. Menurutnya apabila sertifikat itu sudah dialihmediakan menjadi elektronik, analognya ditarik oleh BPN disimpan di kantor BPN.

Baca Juga : Asas Pemisahan Horizontal Pertanahan Indonesia

Program digitalisasi surat tanah untuk menjadi digital ditargetkan selesai pada 2025. Alasannya, demi mempermudah pemeriksaan dan pendaftaran tanah di kemudian hari, ujar Yuli.

Sebagaimana bunyi peraturan, tahun ini akan dimulai secara bertahap program sertifikat elektronik. Proses digitalisasi surat tanah merupakan program lanjutan dari sertifikasi tanah gratis oleh pemerintahan Joko Widodo.

Yuli menjelaskan Badan Pertanahan belum memaksa masyarakat mendaftarkan diri agar surat tanahnya menjadi elektronik. Namun tahun ini, insitusi negara ini akan melanjutkan sosialisasi agar masyarakat lebih paham dan lebih merasa aman dengan sertifikat digital ini.