Ini Alasan Kenapa Presiden Tidak Dapat Dipidanakan

Pelaporan Presiden atas tindakan kerumunan pelanggaran protokol kesehatan sempat membuat ramai khalayak publik. Namun pelaporan itu akhirnya berujung penolakan dari Polri.

Apakah itu bentuk ketidakadilan hukum atau penyalahgunaan wewenang? Jawabannya sama sekali bukan karena memang Presiden di dalam hukum Indonesia tidak dapat dipidanakan secara langsung.

Baca Juga : Sah atau Tidak KLB Demokrat Versi Moeldoko ?

Seorang yang masih menjabat presiden mendapat hak imunitas secara tidak langsung, mirip meski tak sama layaknya Dubes. Maka bila ingin mempindanakan seorang Presiden, maka harus dilepas dulu jabatannya.

Baru setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI pemidanaan dapat dilakukan. Hal ini diatur secara tidak langsung pada UUD 1945, karena yang berhak mengadili presiden adalah MK dengan usulan dan pengajuan DPR dan MPR .

Lalu bagaimana cara menurunkan Presiden, berdasarkan Pasal 7A, 7B, dan 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) pejabat yang dapat di-impeach adalah:

  1. Presiden
  2. Wakil Presiden
  3. Presiden dan Wakil Presiden

Alasan-alasan Pemberhentian Presiden, Sesuai Pasal 7A UUD 1945 mengatur sebagai berikut:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”). Dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (“MK”). Kemudian MK memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.