Sah atau Tidak KLB Demokrat Versi Moeldoko ?

Halo Saya Dian ingin bertanya, bagaimana pandangan anda tentang KLB demokrat ? Sah atau tidak KLB Demokrat versi Moeldoko secara hukum ? Saya juga ingin bertanya apakah media ini independent dan netral atau condong membela ke pemerintah ? Berkaitan tulisan “Munculnya KLB Ajaib Demokrat Serta Lemahnya SBY dan AHY” di media ini. Tolong untuk dijawab!

Jawaban :

Terimakasih telah bertanya, pertama-tama kami ingin menyampaikan media kami Independen dan Berpihak pada Kebenaran ! Kami tidak berafiliasi dengan pemerintah maupun pihak oposisi ! Kami memberitakan fakta realita, mengkritik ketika ada pihak yang salah dan memuji ketika pihak itu benar. Karena ini juga menyangkut kredibilitas kami sesuai selogan “Berpengaruh dan Terpercaya” yang jelas terpampang.

Catatan sebenarnya ini bukan jadwal Rubik Konsultasi Hukum Gratis, tapi ini Edisi Spesial dan klarifikasi kami untuk anda. Lanjut ke pembahasan Sah atau tidaknya KLB.

Sebelumnya kami akan menjelaskan bahwa ini adalah ranah Hukum Perdata ! Dimana dalam hukum perdata yang dinilai adalah Legalitas Formal. Maka dari itu ditinjau dari urusan partai maka untuk mengetahui sah/tidaknya KLB harus dilihat dari AD/ART yang disahkan Kemenkumham. Ini adalah syarat sahnya KLB, bila sesuai SAH bila tidak maka TIDAK SAH.

Satu hal penting dan mendasar dalam AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan Kemenkumham, Tertulis Bahwa KLB membutuhkan ijin Mahkamah Partai. Maka ini menjadi syarat wajib bila akan diadakan KLB. Sedangkan Majelis Tinggi Partai Demokrat tidak merasa mengijinkan KLB, maka dari poin ini saja KLB tidaklah SAH.

Tapi ada cara lain untuk dapat menyelenggarakan KLB tanpa ijin Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni dengan menggugat AD/ART ke PTUN. Bila dikabulkan gugatan tentu KLB Demokrat baru bisa dilakukan tanpa Ijin Majelis Tinggi. Singkat cerita AD/ART harus dibatalkan Pengadilan sebelum pelaksanaan KLB.

Kesalahan Fatal KLB Kubu Moeldoko

Sayang sebelum KLB Versi Moeldoko dilakukan belum ada gugatan serta pembatalan AD/ART partai Demokrat yang disahkan Kemenkumham. Sehingga secara hukum KLB Demokrat Moeldoko tidaklah sah. Ini baru satu hal belum lagi syarat yang lain yang belum ada kejelasan. Bahkan Pihak yang terlibat dalam KLB Demokrat tersebut bisa diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena sengaja melompati jalur resmi pengadilan.

Mungkin ada yang berfikir kenapa harus ijin majelis partai tidak adil sekali ? Karena itulah ada mekanisme Hukum lewat PTUN untuk menggugat pembatalan AD/ART.

Maka bila KLB versi Moeldoko sampai disahkan oleh Kemenkumham RI. Kubu AHY bisa melaporkan secara pidana maupun perdata Pihak Oknum yang bertanggung jawab mengesahkan. Karena Penyalahgunaan Wewenang dapat dilaporkan secara Pidana maupun digugat Perdata sesuai undang-undang berlaku yang telah tersedia.

Sebenarnya KLB Demokrat Versi moeldoko adalah keuntungan untuk Demokrat kubu AHY. Karena dengan begitu publik paham dan percaya akan apa yang telah disampaikan AHY. Karena penting melibatkan media dan masyarakat dalam kasus melawan pejabat penguasa.

Didalam teori ilmu hukum, pembentuk Hukum adalah kekuasaan. Serta kekuasaan tertinggi didalam undang – undang di Indonesia adalah rakyat itu sendiri. Disinilah perlibatan masyarakat dan media, dalam perlawanan Hukum agar tercipta keadilan ketika melawan pejabat penguasa menjadi sangatlah penting. Perlu dipahami juga sikap lunak dan tanpa persiapan dalam hal ini akan menambah resiko.

Tapi jujur saya harus katakan respon SBY dan AHY terlihat Tidak percaya diri serta cukup Lemah, bukan cerminan respon seorang politisi. Mau bagaimanapun dalam permasalahan Hukum Mental sangatlah penting. Jika “diatas angin” saja sepanik itu kubu AHY, bagaimana jika situasi kalah unggul ?

Salam dari saya Pimred Faktorhukum.com Setya Aji S.E., S.H.