Perpres Jokowi Tentang Royalti Musik

Kabar gembira bagi para musisi di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021. Perpres ini berkaitan tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Baca juga : Resmi IMB Dihapus Diganti dengan PBG

Aturan ini untuk memberikan perlindungan pemilik hak atau pencipta terkait ekonomi. Bunyi Pasal 3 PP tersebut dalam situs Sekretariat Kabinet, Selasa (6/4/2021). “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.”

Bentuk layanan publik yang bersifat komersial meliputi: 

  • a. seminar dan konferensi komersial.
  • b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek.
  • c. konser musik.
  • d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut.
  • e. pameran dan bazaq.
  • f. bioskop.
  • g. nada tunggu telepon.
  • h. bank dan kantor.
  • i. pertokoan.
  • j. pusat rekreasi.
  • k. lembaga penyiaran televisi.
  • l. lembaga penyiaran radio.
  • m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel.
  • n. usaha karaoke.

Selain itu bunyi Pasal 3 ayat 3 : “Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri,” . Jokowi menandatangani PP tersebut pada 30 Maret 2021 dengan diundangkan kepada Menteri Hukum dan HAM.