Kementerian Keuanagan melalui Bea Cukai telah menetapkan ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman. hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan …
Kategori: Hukum Terkini
Kabar baru datang dari dunia usaha, pemerintah tela menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem …
Kabar dari terbaru Polri yang kini mengeluarkan surat imbauan, yang mengatur anggotanya menampilkan gaya hidup sederhana di tengah-tengah masyarakat. Setiap …
Kabar terbatu datang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang melempar wacana untuk menghapus Izin Mendirikan Bangunan …
Mulai 16 Oktober 2019 semua produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal. Otoritas lembaga yang mengeluarkan ‘hak halal’ itu tidak lagi …
Munculnya undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang baru banyak membawa pro kontra, karena ini akan membawa wajah baru …
Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah. Revisi UU KPK tersebut selanjutnya akan …
Kabar terbaru dari Senayan Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan atau revisi UU PAS akan segera diketok. Sejumlah pasal dianggap meringankan, dan …
Hari ini Komisi III DPR RI telah memilih lima nama Pimpinan KPK baru. Kelima orang tersebut bakal bertugas memimpin KPK …
Rencana revisi uu 30/2002 tentang KPK kembali hangat diperbincangkan. Kali yang menjadi bahan pembicaraan ilah rencana bahwa dalam draf uu …
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi “Undaris” Ungaran bersama Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) DPD Jawa Tengah. …
Putusan MK tentang sengketa Pilpres 2019 sebentar lagi akan diumumkan. Meski begitu hasil sidang MK ini sudah bisa ditebak bahkan …
Pernyataan Polri yang menyatakan sejauh ini ada 9 korban tewas, dalam rusuh 21-22 Mei meninggal dunia tersebut merupakan perusuh perlu diperjelas. …
Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh LP3ES “Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial” dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung …
Pemblokiran sosmed dilakukan oleh pemerintah pasca rusuh demo 22 mei, dan hingga saat berita ini ditulis masih dilakukan. Pemerintah berdalih …