Jenis Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat dari KUHP yang terdiri dari 569 pasal, dimana : Buku …
Kategori: Ulasan Hukum
Baru – baru ini berhubungan dengan merebaknya virus Corona Kapolri Jendral Idham Azis membuat surat Telegram Kapolri yang berkaitan dengan …
Kabar yang terbaru Presiden Joko Widodo bersiap menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam menghadapi penyebaran virus corona atau Covid-19. Jokowi …
Mediasi secara umum ialah salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sehingga dapat disepakati penyelesaian oleh …
Virus corona menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Virus yang ditetapkan menjadi Pandemic Global ini sukses membuat geger Indonesia …
Pembagian Hukum dapat dibedakan pada menurut waktu berlakunya. Kali ini kami akan sedikit mengulasnya untuk anda. Nah inilah dia pembagian …
Ada beberapa Yayasan asing yang juga beroprasi di Indonesia, mereka berizin dan resmi diakui. Pendirian Cabang yayasan asing dapat didirikan …
Tata cara pendaftaran merek dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal pendaftaran merek dagang …
Istilah asas retroaktif atau berlaku surut didalam bahasa latin disebut ex post facto. Pengertian asas berlaku surut adalah suatu hukum yang mengubah …
Ramai masalah simbol negara yang mengakhibatkan banyak kesalahan tafsir di masyarakat. Untuk itu kami ingin sedikit membahas apa itu simbol …
Perda Peraturan Daerah menurut Pasal 1 angka 8 UU NO 15 2019 adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat …
Tindak pidana sering terjadi disekitar kita, namun banyak dari kita yang masih bingung bagaimana melaporkannya kepada Polisi. Maka dari itu …
Kita sering mendapati istilah Alat bukti dan Barang bukti, namun taukah perbedaannya ? Karena banyak yang belum paham, untuk itu …
Sebagian dari kita tentu pernah mendengar kata Notaris dan Juga PPAT, terutama bagi anda yang pernah mengurus sertifikat dan akta …
Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan …