Jokowi Ingin Perpanjang Libur Pajak 50 Tahun Picu Kontroversi

Pemerintahan Jokowi  sedang membahas kemungkinan perpanjangan waktu fasilitas libur pajak atau tax holiday selama 50 tahun. Walau bisa menjadi angin segar bagi para pelaku usaha, rencanan ini memicu kontrobersi. Sejumlah ekonom menilai keringanan insentif pajak hingga selama itu belum diperlukan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah seperti mengobral insentif. Di sisi lain, pemerintah semestinya memikirkan dampaknya bagi penerimaan negara dalam jangka panjang.

Rencana tax holiday yang belum jelas. Misalnya, terlebih dahulu menentukan sektor yang akan diutamakan. Sebab, tax holiday semestinya diberikan kepada sektor yang menjadi prioritas dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Keuangan memperpanjang batas waktu pemberian fasilitas libur pajak selama 30 tahun menjadi 50 tahun. Perpanjangan insentif pajak penghasilan (PPh) ini agar investor semakin berminat menanamkan modalnya ke industri yang berbasis ekspor.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2018, jangka waktu terlama fasilitas ini hanya 20 tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Jokowi meminta agar lama waktunya dikaji lagi agar benar-benar bisa membuat  investor tertarik.


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *