Persyaratan Perjanjian Pra Nikah

Perjanjian Pranikah kini digemari hal ini mengingat pentingnya haal tersebut dibuat. Nah kali ini saya akan sedikit membahas tentang tata cara dan syarat perjanjian pranikah. Menurut Pasal 147 KUH Perdata bahwa perjanjian pra nikah harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan notaris

Jika tidak dilakukan dihadapan notaris, maka perjanjian tersebut batal dan menurut Pasal 149 KUH Perdata bahwa setelah perkawinan berlangsung dengan cara bagaimanapun perjanjian pra nikah tidak boleh diubah. Untuk tata cara perjanjian pra nikah menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 sampai 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

  1. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri.
  2. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis.
  3. Perjanjian perkawinan disahkan oleh pencatat pernikahan.
  4. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
  5. Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah kecuali atas persetujuan bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga.
  6. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkannya di kantor pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat dan apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh bersangkutan, pendaftaran dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
Selama pernikahan dan perjanjian belum berakhir, isi dari perjanjian Pra Nikah akan terus berlaku dan tidak berlaku surut.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *