Pelajaran Kegagalan Firma Hukum Mossack Fonseca Lindungi Kerahasiaan Data Pribadi

Firma hukum ternama Mossack Fonseca, yang pernah masuk jajaran top tier versi lembaga pemeringkat The Legal 500, ambruk setelah gagal mengamankan kerahasiaan data para kliennya dalam skandal Panama Papers. Setidaknya, ada beberapa pelajaran berharga bagi bisnis jasa layanan hukum di Indonesia.

Mossack Fonseca akhirnya menyatakan tidak mampu lagi beroperasi. Firma hukum internasional yang pernah memiliki puluhan cabang di berbagai negara ini menyatakan pihaknya mengalami ‘kerusakan yang tak bisa diperbaiki’ akibat kemunduran reputasi, memburuknya keuangan firma, pemberitaan media serta perlakuan beberapa otoritas di Panama yang tidak menguntungkan.

Firma hukum berusia 40 tahun yang didirikan tahun 1977 oleh advokat Jerman, Jürgen Mossack, ini adalah firma hukum terbesar ke-4 di dunia untuk layanan jasa hukum perusahaan offshore saat skandal Panama Papers terkuak April 2016.

Dalam laporan Reuters saat itu, founding partner, Ramon Fonseca menyatakan mereka telah menjadi korban hacking pada pangkalan data Mossack Fonseca. Ironis, Mossack Fonseca yang menerima beragam penghargaan lembaga pemeringkat internasional ini sebelumnya membanggakan sertifikasi mereka untuk standar ISO 9001:2008 soal jaminan mutu dan keamanan informasi klien dengan layanan enkripsi Secure Socket Layer (SSL) dari VeriSign.

“Informasimu tidak akan pernah lebih aman dibandingkan dengan berada dalam portal klien Mossack Fonseca,” begitu kurang lebih jargon mereka. Janji manis ini tak terbukti saat 11.5 juta dokumen berhasil dibuka dan dipublikasikan dalam Panama Papers April 2016 silam.

Kepercayaan klien terhadap pengacaranya adalah modal penting, yang harus diikuti dengan sikap sang advokat menjaga rahasia sang klien. Rahasia itu bahkan perlu tetap dijaga hingga berakhirnya hubungan pemberian jasa. Firma hukum yang gagal memenuhinya tak ubahnya tengah menggali kuburnya sendiri.

Terlepas dari penilaian soal pelanggaran hukum dalam praktik yang dijalankan Mossack Fonseca berdasarkan Panama Papers, isu perlindungan kerahasiaan data pribadi bagi firma hukum terbukti sangat serius. Sebuah firma hukum internasional ternama dengan upaya perlindungan data serius pun harus jatuh melalui cyber attack. Berikut Beberapa pelajaran penting bagi kantor hukum.

  • Tingkatkan Literasi Kemanan Digital dan Perlindungan Data Pribad : Di era digital, di mana beragam korespondensi advokat-klien dan dokumen dalam layanan firma hukum disimpan dalam bentuk elektronik, firma hukum yang ingin bertahan dalam persaingan pasar jasa layanan hukum perlu lebih waspada soal cyber security.
  • Miliki SOP Internal Manajemen Keamanan Informasi : Kantor hukum sudah semestinya memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) soal manajemen keamanan informasi kliennya. Meskipun belum ada regulasi yang tegas mengatur soal perlindungan data pribadi, kode etik dan prinsip bisnis jasa layanan hukum menuntut perlindungan kerahasiaan data klien terjaga .
  • Buat Kesepakatan Jelas Soal Upaya Perlindungan Data Klien : Hal terakhir menurut Iqsan yang bisa diupayakan oleh kantor hukum adalah membuat kesepakatan upaya perlindungan kerahasiaan data klien di awal kontrak kerja. Di Eropa dan Amerika misalnya, memang dalam kontrak kerja ada lampiran yang banyak antara lain soal kesepakatan upaya perlindungan data klien.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *