Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Hukum pernikahan beda agama di Indonesia telah diatur didalam undang undang yang menjadi landasan hukum pernikahan, banyak orang Indonesia yang berbeda agama akhirnya memilih menikah di luar negeri. Undang – undang pernikahan sendiri diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”). Serta untuk sahnya suatu pernikahan/perkawinan terdapat ketentuan dalam Pasal 2 UUP sebagai berikut :

  • Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayannya. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
  • Perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974(“PP No. 9/1975”). Apabila perkawinan dilakukan oleh orang Islam maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954. Sedangkan, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya di luar agama Islam, maka pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil (lihat Pasal 2 PP No. 9/1975).

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP.

Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing. Karenanya pernikahan beda agama contoh Pemeluk Islam yang akan menikah dengan narani tidak bisa karena aturan dalam agama Islam yang tidak memperbolehkan. Untuk pendaftaran pernikahan sendiri antara Muslim dan non Muslim di Indonesia berbeda tempat yakni KUA untuk Muslim dan Catatan sipil untuk non Muslim.


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *