Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun orang lain yang bukan untuk perdagangan. UU Perlindungan Konsumen dibuat untuk melindungi konsumen dari prilaku kecurangan pengusaha atau produsen.

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjika, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif serta hak untuk mendapatkan kompensasi dari kesalahan produk.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

  • Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
  • Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
  • Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
  • Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa
  • Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
  • Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
  • Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

Dari semua peraturan tersebut dapat diringkas bahwa setiap usaha harus adil dan melindungi kepentingan konsumen dan memberikan hukuman pagi pelaku usaha yang melakukan kecurangan. Agar bisnis / kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha kadang dilakukan secara tidak jujur yang dalam hukum dikenal dengan terminologi ” persaingan curang” dapat diminimalkan.


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *