PP Pengupahan Jadi Dasar Penetapan UMP, Diapresiasi Pengusaha

Salah satu isu penting di bidang ketenagakerjaan adalah pengupahan tenaga kerja . Upah berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan pekerja dan keluarganya. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan menyebut setiap buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan itu pemerintah diamanatkan untuk menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh, antara lain melalui upah minimum.

Pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan yang mengatur tentang pengupahan seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Beleid itu mengatur banyak hal terkait pengupahan termasuk penetapan upah minimum. PP Pengupahan mengatur upah minimum ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Perhitungan upah minimum menggunakan formula yang memperhatikan inlfasi dan pertumbuhan ekonomi (PDB) nasional. Pemerintah telah menetapkan inflasi dan pertumbuhan PDB tahun 2018 sebesar 8,03 persen.

Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan, Adriani, mengatakan formula itu sebagai acuan dalam menetapkan upah minimum. Dewan Pengupahan di setiap daerah harus menggunakan presentase inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah itu sebagai acuan dalam menghitung besaran upah minimum.

Ketua Umum SPSI, Syukur Sarto, mengingatkan pemerintah untuk melakukan penyesuaian upah minimum di sejumlah daerah yang besaran upah minimumnya lebih rendah dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Penyesuaian itu sebagaimana amanat pasal 63 PP Pengupahan. “Jika penyesuaian itu tidak dilakukan maka daerah yang upah minimumnya lebih rendah dari KHL akan tertinggal terus upah minimumnya,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia, Firman Bakri, mengapresiasi pemerintah karena telah menerbitkan PP Pengupahan. Peraturan itu telah disepakati semua pihak untuk mengatur pengupahan, dan wajib dipatuhi. Upah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi daya saing industri di tingkat internasional. “Kami apresiasi PP Pengupahan, ini kesepakatan bersama oleh karenanya harus dipatuhi”.

Firman menjelaskan industri sepatu masuk kategori sektor padat karya. Satu pabrik sepatu bisa mempekerjakan ribuan orang. Ongkos produksi paling besar yang dikeluarkan pabrik sepatu 60 persen untuk bahan baku, kemudian upah pekerja. Tapi secara umum industri sepatu di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

Direktur Apindo Research Institute, P. Agung Pambudhi, mengatakan masih ada kalangan pengusaha yang keberatan dengan kenaikan upah minimum sesuai inflasi dan pertumbuhan ekonomi 8,03 persen, khususnya di sektor industri padat karya. Kendati demikian Agung berpendapat untuk saat ini PP Pengupahan sudah paling tepat digunakan untuk menentukan kenaikan upah minimum. “Dengan segala kekurangannya, PP Pengupahan sudah paling tepat,” paparnya.

Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, mengingatkan pengusaha untuk tidak menjadikan buruh sebagai beban. Pemerintah sendiri memang telah mengeluarkan PP pengupahan yang diapresiasi pengusaha. Tetapi pengusaha harus membuka ruang berkomunikasi dengan pekerja untuk membahas bersaama soal ketenagakerjaan seperti upah.


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *