Harapan Bagi Pegawai Honorer di RUU ASN Yang Baru

Pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) belum jelas. Padahal, RUU ASN ini telah masuk dalam daftar Prolegnas 2018 dengan nomor urut 8. Salah satunya disebabkan sikap pemerintah yang belum mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) atas RUU ini. Khususnya, yang menjadi sorotan di tahun politik ini, menyangkut nasib status pegawai honorer.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas mengatakan persoalan nasib tenaga honorer di instansi pemerintah termasuk tenaga guru honorer mesti segera diatasi melalui pengaturan dalam RUU ASN ini. Sebab, aspirasi sejumlah tenaga honorer ke DPR juga sudah sedemikian besar. Pemerintah semestinya mengangkat persoalan (DIM RUU ASN) aparatur sipil negara berstatus tenaga honorer ini.

Anggota Baleg DPR, Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo mengatakan pegawai honorer yang sudah berpengalaman puluhan tahun dengan berbagai macam variasinya di berbagai instansi pemerintah atau pemerintah daerah amat dibutuhkan. Sebab, mereka sudah cukup lama mengabdi dan membantu kerja-kerja instansi pemerintahan yang seyogyanya dihargai dan ada jaminan kepastian statusnya dari negara.

Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka menilai RUU ASN di tengah ketidakpastian status pegawai honorer menjadi amat mendesak untuk segera dibahas. Apalagi, pegawai honorer kerap berada di garda terdepan dalam hal kerja-kerja teknis di instansi pemerintahan. Karenanya, RUU ASN menjadi jalan keluar mengatasi persoalan ketidakpastian status puluhan ribu pegawai honorer seluruh Indonesia.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai jika RUU ASN disahkan menjadi UU akan menjadi payung hukum proses pengangkatan para pegawai honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS menjadi PNS. Mekanisme pengangkatan ini spesifik diatur Pasal 131A RUU ASN. “Revisi UU ASN ini sangat urgent,” tegasnya.

Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengaatakan keinginan sejumlah fraksi di DPR soal mendesaknya RUU ASN segera dibahas, pemerintah mengamini. Sebenarnya, kata Yasonna, pemerintah sudah melakukan pembahasan RUU ASN di internal. “Tapi nanti kita bisa bicarakan lagi, karena memerlukan pendalaman,” katanya singkat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah daerah dan institusi terkait tidak lagi menerima/menambah pegawai honorer mengingat pemerintah sedang menyusun skema kepegawaian untuk menjamin kesejahteraan pegawai non-PNS tersebut melalui Peraturan Pemerintah. Hal ini ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/9) lalu. Pembentiukan rancangan PP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengakomodasi para tenaga kerja honorer yang tidak lolos tes penerimaan CPNS 2018.

Menpan-RB Syafruddin mengatakan PPPK tersebut menjadi solusi untuk memberi perhatian kepada tenaga kerja honorer, khususnya guru, yang bertahun-tahun mengabdi, tetapi belum diangkat menjadi CPNS . Rancangan PP untuk pegawai honorer ini dimaksudkan untuk tenaga kontrak yang tidak memenuhi syarat usia mengikuti tes CPNS, juga bagi mereka yang tidak lolos mengikuti tes CPNS.


Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *