Salahkah Bertanya Tentang Hoax ? Maaf Prof Mahfud Kita Beda Pendapat

Beberapa hari terakhir ini kita dihebohkan berita tentang “Hoax” surat suara. Hal ini juga karena ada politisi yang ikut menanyakan kebenarannya. Namun karena hal itu sang politisi yakni Andi Arief palah dilaporkan dengan UU ITE, tak pelak ini juga memancing komentar dari Profesor Mahfud MD. Jujur karena Profesor Mahfud adalah profesor panutan saya setelah Prof Yusril maka tulisan ini saya buat. Bahkan makna hukum sendiri saya menggunakan pendapat dari Prof Mahfud seperti hukum adalah “Resultante” sebagai pedoman utama.

Tulisan saya ini untuk mengkonfirmasi kebenaran dan sekaligus mengungkapkan tidak sependapatnya saya jika memang itu benar pendapat Profesor. Kalimat itu saya kutip dari tribunews yang berbunyi “Taruhlah orang mengatakan harap dicek itu, itu provokasi sebenarnya. Kalau dia memang tahu itu kan tidak harus dicuitkan, datang saja ke kantor polisi atau datang ke KPU (Komisi Pemilihan Umum), ‘ini lho ada ini tolong di cek’,” kata Mahfud MD. “Kalau dicuitkan itu sebenarnya sengaja menyebarkan berita bohong, kalau menurut saya.” Jujur kalau ini adalah ucapan seorang Prof Mahfud saya kecewa. Karena jika bertanya itu salah, sekali lagi maaf Prof dengan segala hormat kita berbeda pendapat.

Menurut pemahaman saya cuitan Andi Arief tentang Hoax Surat suara (maaf saya takut menulis secara jelas), adalah kalimat yang berkeinginan bertanya bukan menyebarkan berita yang pasti. Taruhlah bila pembaca cuitan bang Andi adalah orang awam, maka orang awam ini akan mencari informasi “semacam google dan lainnya” karena kata yang digunakan adalah lebih kepada bertanya. Serta karena kalimat yang digunakan adalah lebih kepada bertanya apa bisa disebut menyebarkan berita bohong ? Kecuali bang Andi tahu secara pasti bahwa hal itu adalah Hoax semata, dan sengaja bertanya, tentu pembuktian tahu atau tidaknya itu melalui proses pembuktian karena asas hukum kita adalah praduga tak bersalah ! Tidak bisa langsung saja menuduh. Mengenai kenapa tidak datang langsung ? Mungkin saja tidak bisa datang, karena tidak semua orang mempunyai waktu senggang dan bukankah tidak ada pelarangan bertanya melalui media sosial ataupun elektronik.

Bukannya cuitan bang Andi ini seperti wartawan mengonfirmasi berita ? atau juga seorang awam yang melaporkan berita yang dianggap meresahkan ? Nah jika hal ini dianggap penyebaran Hoax dan dijerat UU ITE apa tidak lucu dan berbahaya ? Karena ini bukannya palah akan menggerus demokrasi kebebasan berbicara. Jika hal itu terjadi sama saja di jaman Soeharto, Orang tidak berani berpendapat karena takut dituduh PKI walau tidak bersalah dan digunakan sebagai senjata penguasa. Sama seperti “Hoax” yang mungkin nantinya akan sama ditakutinya dengan kata “PKI” di jaman orde Baru, dan ini akan membungkam demokrasi. Jika begitu bahkan mungkin, orang atau Pers akan takut untuk mengkonfirmasi atau melaporkan sebuah kejadian di masa mendatang. Tentu ini kemunduran Demokrasi bila memang terjadi.

Prof Mahfud MD besar harapan saya Prof sudi mengkonfirmasi kebenaran dan arti statement jika memang benar itu pendapat Profesor seperti tertulis di tribunnews. Serta saya akan sangat senang jika Prof membaca atau bahkan membalas tulisan saya ini. Mohon maaf jika tulisan saya ini salah, sekalian saya mohon bimbingan dan revisinya ! Saya bukan orang hukum kelas kakap bahkan kelas teri pun belum, hanya kelas kacang (tapi bukan kacangan) yang ingin menjadi kelas hiu. Pengalaman saya di bidang hukum masih dangkal tapi ijinkan saya mengungkap suara hati dan logika hukum saya dalam tulisan ini. Tulisan ini dibuat senetral mungkin, dan menggunakan ilmu serta pemahaman hukum yang saya ketahui.

Akhir tulisan ini saya sampaikan, Salam hangat dari saya Setya Aji





Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *