Edaran Badilum MA: Hakim Dilarang Komentar dan Like Status Sosmed Caleg

Kian meningkatnya suhu politik Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dapat menyebabkan seseorang menjadi fanatik terhadap calon legislatif atau salah satu calon presiden. Preferensi seseorang terhadap calon kadang dapat mengganggu independensi seseorang sebagai pejabat negara, termasuk hakim.

Melihat status hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai kewenangan yudisial, termasuk dalam memutuskan perkara-perkara pidana yang timbul terkait pelaksanaan pemilu, Mahkamah Agung memandang perlu suatu himbauan agar netralitas hakim terjaga baik dalam sikap dan perkataan maupun perbuatannya. Tindak pidana pemilu, misalnya, akan bermuara ke peradilan umum dan ditangani hakim.

Itu sebabnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA). Maka, pada 7 Februari 2019 Badilum MA mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Badilum, Herri Swantoro.

Isi Surat Edaran ini antara lain mengatur hakim harus imparsial dan independen; hakim dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon; hakim dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar atau foto bakal calon, visi-misi, mengeluarkan pendapat yang menunjukkan keberpihakan salah satu calon.

Pada dasarnya larangan hakim berpolitik praktis telah diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Merujuk pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Keputusan bersama Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN .


Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *