Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan

Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh LP3ES “Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial” dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung didukung Proyek SUSTAIN EU-UNDP, terhadap lembaga pengadilan di 60 satuan kerja lembaga pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama) di 20 Provinsi di Indonesia. Survei dilakukan pada 21 Januari s/d 15 Februari 2019 melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner.

Total sebanyak 720 responden pengguna layanan pengadilan dari 20 provinsi yakni Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,

Juga wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua yang ikut survei. Selain itu survei juga dilakukan wawancara ke beberapa penegak hukum.

Ketua Team Leader LP3ES Alvon Kurnia Palma memaparkan hasil survei menunjukkan, secara keseluruhan indeks kepuasan masyarakat terhadap lembaga pengadilan sebesar 76% berada pada kategori baik.

Namun, angka ini relatif moderat jika dibandingkan hasil pengukuran internal di mana tingkat kepuasan publik rata-ratanya sebesar 79,8%. Jika dibandingkan dengan baseline indeks kepuasan tahun 2013 sebesar 69,3%, hasil studi kepuasan publik sekarang ini, mengalami peningkatan sebesar 6,7% poin dalam kurun waktu lima tahun (2014 – 2018).

Alvon juga juga menunjukkan, dari berbagai layanan yang diberikan lembaga-lembaga pengadilan, Layanan Pendampingan Hukum yang diperankan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum)/advokat piket mendapatkan indeks kepuasan tertinggi (79%), disusul Layanan Mediasi dan Layanan Administrasi dan Sidang (masing-masing 75%), serta Layanan Informasi (74%).

Menurutnya, kepuasan Layanan Pendampingan Hukum, SDM Posbakum dinilai sudah cakap dalam memberi saran hukum, namun kelengkapan dan keakuratan informasi di lembaga peradilan masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, masyarakat juga menilai rendah ketersediaan ruangan/kantor  dan alat penunjang kerja Posbakum, kebersihan toilet, sehingga variabel-variabel ini perlu ditingkatkan oleh lembaga peradilan dalam meningkatkan layanan pendampingan hukum ke depan.

Dalam hal Layanan Informasi, lanjut Alvon,  sejumlah variabel seperti keberadaan meja informasi, kebersihan ruang tunggu, jumlah media informasi dan penempatannya mendapatkan penilaian tinggi dari publik meskipun dianggap bukan variabel yang penting.

Dalam survei ini lembaga-lembaga  pengadilan dinilai perlu memperhatikan variabel yang mendapatkan skor rendah jika ingin meningkatkan layananagar lebih baik lagi kedepan.


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *