Komnas HAM Nilai Oknum Polisi Pukul Pendemo Bisa Dijerat Pidana

Lembaga negara Komnas HAM kembali angkat bicara soal dugaan pemukulan oleh oknum Polisi Brimob yang memukuli A alias Andri Bibir karena diduga sebagai perusuh saat demo 22 Mei 2019. Menurut Komnas HAM, oknum yang melakukan pemukulan bisa dijerat pidana.

Dalam konteks hukum, pelaku bisa kena sanksi hukum, bukan hanya sanksi internal yang bersifat indisipliner. Di Indonesia, ada pasal soal penganiayaan di KUHP, di berbagai instrumen terkait hak sipil politik.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam juga membahas soal penggunaan kewenangan secara berlebihan. Dalam konteks HAM, penggunaan kewenangan secara berlebihan merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Anam menyatakan polisi memang diberi kewenangan untuk menangkap orang yang diduga terlibat kerusuhan. Namun, jika seseorang sudah menyerah atau berhasil ditangkap, maka orang itu tidak boleh dipukuli.

Komnas HAM, kata Anam, memberi perhatian khusus terkait rangkaian peristiwa yang terjadi terkait kerusuhan 21-22 Mei 2019. “Komnas HAM memberi perhatian atas semua peristiwa aksi tersebut, baik terkait langsung maupun konteks yang menyertainya,” kata Anam.

Sebelumnya, Andri Bibir diduga dipukuli oknum anggota Brimob karena diduga terlibat dalam kerusuhan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polri menyatakan tindakan pemukulan terhadap Andri Bibir tak dapat dibenarkan.

Karo Penmas Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan Polri akan melakukan pemeriksaan internal terhadap petugas yang terlibat dalam pemukulan tersebut. Dia mengatakan petugas mengambil tindakan represif karena Andri Bibir terlibat aktif dalam aksi 22 Mei yang berujung kerusuhan.

Peristiwa ini sendiri terjadi di dekat Masjid Al-Huda di Jl Kp Bali XXXIII No 3, RT 2 RW 10, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut Dedi, peristiwa itu terjadi pada Kamis (23/5) pagi.


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *