Dasar Hukum Larangan Merekrut Tenaga Honorer

Sebelumnya untuk pengaturan mengenai manajemen PPPK ada pada PP 49/2018 . Kemudian berkitan dengan larangan instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer terdapat pada Pasal 96 PP 49/2019 mengatur sebagai berikut: 

  1. Pejabat Pembina Kepegawaian (“PPK”) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.
  2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK.
  3. PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dijelasakan bahwa yang dimaksud dengan pegawai non-PNS dan non-PPPK antara lain: pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lain. Inilah dasar hukum yang melarang merekrut tenaga Honorer.


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *