Ketentuan Pengupahan Dalam UU Ketenagakerjaan Bakal Direvisi

Setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, pemerintah bakal merevisi ketentuan mengenai pengupahan dalam UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan melalui Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja yang terus dikebut oleh pemerintah beberapa waktu terakhir.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Bambang Adi Winarso mengatakan, penentuan upah nantinya bakal dibedakan antara usaha padat modal dengan usaha padat karya. Hal ini agar merangsang pertumbuhan lapangan kerja.

Bambang mengatakan usaha padat modal menyerap tenaga kerja lebih sedikit dengan kualifikasi yang lebih tinggi. Sehingga upah minimum “UMR” padat modal diharapkan nantinya lebih tinggi dari pada padat karya.

Rencana perubahan pengupahan di UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan ini belum akan dilaksanakan pada tahun ini. Kemungkinan baru akan disahkan juga dilaksanakan pada tahun depan.

Omnibus Law sendiri berarti istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik, omnibus law dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Tetapi meski begitu konsep ini masih penuh kontroversi juga ditentang berbagai pihak.