Penyelundupan Hukum Calon Wakil Rakyat Menjadikan Biaya Politik Mahal

Pemilihan Umum adalah salah satu perwujudan Simbol dari Demokrasi. Namun sayang masih saja ada cara yang tidak semestinya dilakukan. Cara yang dilakukan pun beragam, yang acap kali dilakukan pada saat sekarang ini ialah dengan melakukan Penyelundupan Hukum.

Penyelundupan Hukum yang paling sering dilakukan adalah, dengan cara membagikan ataupun memberikan baik uang maupun bantuan kepada masyarakat sebelum resmi ditetapkan sebagai calon “Pejabat” dalam rangkaian pemilu resmi dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terkena Pelanggaran Hukum Pemilu Politik Uang, Pasal 523 Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Cara yang sering kali dilakukan seperti memberi bantuan uang, membangunkan gedung, ataupun membangunkan jalan. Tentunya dengan perjanjian Bahwa didalam Pemilu akan memilih Sang Pemberi. Sudah menjadi Rahasia Umum jika ada jalan ataupun fasilitas publik rusak sebagian besar masyarakat akan berkomentar “Apa tidak ada Caleg yang datang”.

Perjanjian memang tidak dilakukan tertulis untuk menghindari sangkaan dan hukuman Politik Uang Pemilu. Tetapi dilakukan atas dasar saling percaya. Akhibatnya daerah yang “manut” mau melakukan cara tersebut dan menepati memilih si pemberi akan cenderung maju, bahkan setelah Sang Calon menjadi Pejabat bantuan akan datang kembali. Sedangkan daerah yang warganya memilih mempunyai “Idealisme” cenderung tertinggal.

Hal ini berimbas pada Biaya Politik di Indonesia yang semain Mahal. Siapa yang punya uang dia yang menang. Efek beruntunnya Korupsi menjadi lebih meningkat lagi serta masif terjadi, dikarenakan biaya untuk menjadi “Pejabat” yang mahal. Tentunya tidak semua Caleg maupun Pejabat melakukan ini.

Tetapi penyelundupan hukum seperti ini membuat iklim demokrasi tidak sehat lagi. Membuat masyarakat semakin Materialistis tanpa mempedulikan efek jangka panjang. Akhirnya melahirkan “Pejabat” tak berkompeten, korupsi dan hal lain yang merugikan Bangsa Kita Tercinta Indonesia.