Penjelasan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Business concept, Franchise business. Vector illustration.

Semua kegiatan usaha sistem waralaba (franchise) di Indonesia memiliki kewajiban memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Hal ini diatur oleh Pasal 1 angka 10 menyebutkan pengertian STPW, yakni adalah :

“Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.”

Dari pengertian diatas, maka terdapat 2 (dua) makna dari STPW, yaitu:

  1. Sebagai bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan,
  2. Sebagai bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan yang diberikan.

Pihak-pihak yang berkewajiban memiliki STPW

Adapun pihak-pihak yang berkewajiban memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), yaitu:

  1. Pemberi Waralaba,
  2. Pemberi Waralaba Lanjutan,
  3. Penerima Waralaba, dan
  4. Penerima Waralaba Lanjutan.

Tata cara permohonan STWP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:

  1. Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan mengajukan permohonan STPW melalui Lembaga OSS (Online Single Submission).
  2. STPW diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau Bupati/Walikota.
  3. Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi memproses permohonan STPW.
  4. Dinas yang membidangi Perdagangan atau Unit Terpadu Satu Pintu di wilayah Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia memproses permohonan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
    1. STPW Penerima Waralaba dari Waralaba dalam negeri:
    2. STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri; dan
    3. STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri.
  5. Ketentuan mengenai persyaratan dan pelayanan penerbitan STPW mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang perdagangan.

Perpanjangan STPW

Pasal 13 menyebutkan Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan wajib mengajukan perubahan STPW melalui Lembaga OSS apabila terdapat perubahan data yang tercantum dalam STPW.